Apakah Bisnis Properti di Papua Cukup Menarik?

By | Desember 29, 2017

Bisnis properti memang sedang banyak diminati di Indonesia, tetapi apakah fenomena tersebut juga berlaku di Papua?

Apakah bisnis properti di Papua cukup menarik

Selama ini pembangunan Indonesia bisa dibilang memang hanya terfokus di beberapa tempat saja. Sehingga pembangunan Indonesia pun bisa dikatakan tidak merata. Karena pembangunan yang hanya berpusat di daerah yang itu – itu saja, maka tidak aneh bila perkembangan properti di tempat yang terus dibangun tersebut pun semakin berkembang dan diminati.

Bagaimana dengan pembangunan dan perkembangan properti di Papua? Benar adanya apabila perkembangan properti di Papua memang kurang menjadi sorotan masyarakat. Mungkin karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, sehingga fokus mereka pun hanya terhadap perkembangan di sekitar tempat mereka tinggal saja. Namun, jika Anda tahu, perkembangan dan pertumbuhan bisnis properti di pulau Papua tergolong signifikan.

Mantan Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia, Setyo Maharso pernah mengatakan kepada Rumah.com bahwa Papua adalah salah satu provinsi yang paling prospektif, selain Jabotabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara untuk perkembangan properti.

Pertumbuhan ini dipicu karena banyaknya pendatang yang bekerja di Papua dan membutuhkan tempat tinggal. Daerah Papua yang paling prospektif dalam pertumbuhan properti ini adalah Jayapura, Timika, Manokwari, Sorong, dan Biak.

Pemerintah telah gencar membangun insfrastruktur di Papua sejak tahun 2014 melalui proyek pembangunan jalan TransPapua. Proyek TransPapua ini adalah proyek jalan sepanjang 4.325 kilometer yang menghubungkan daerah – daerah pedalaman di provinsi Papua seperti Wamena dan Puncak Jaya.

Dengan anggaran sebanyak Rp 40 triliun, proyek ini diharapkan bisa rampung pada 2018. Ada 12 ruas jalan yang apabila setelah tersambung nati mencapai 4.325 km. Jalan TransPapua ini sudah tersambung sebanyak 3.498 km pada pertengahan 2015 lalu dengan rincian sepanjang 2.075 km jalannya sudah di aspal.

Sisanya masih berupa tanah dan menyisakan 827 km lagi untuk disambungkan. Diharapkan dengan terhubungnya akses darat di Papua ini, pembangunan kota-kota di Papua termasuk pemukimannya akan lebih merata dan meluas tidak hanya di wilayah Jayapura saja.

Permasalahan tidak meratanya pembangunan ini juga tidak hanya dipengaruhi oleh infrastruktur di Papua saja, tetapi juga karena izin dan rekomendasi dari pemerintah daerah. Untuk itulah diperlukan komitmen nyata dari pemerintah daerah setempat untuk bisa ikut memperlancar proses pembangunan yang dilakukan di daerah Papua.

Baru beberapa pemerintah kabupaten di Papua yang mendukung pemerintah pusat dalam penyediaan pemukiman untuk Masyrakat Berpenghasilan Rendah (BMR). Pemerintah kabupaten yang satu suara dengan pemerintah pusat tersebut adalah Jayapura, Sentani dan Nabire.

Selain itu, masalah listrik menjadi salah satu penghambat dalam pencapaian Program Sejuta Rumah di Papua. Papua mengalami permasalahan defisit listrik. Pengembang yang tergabung di REI DPD Papua sudah mengajukan proposal penyediaan listrik untuk pemukiman sejak Agustus 2015 lalu, namun belum jelas kapan akan terealisasi.

Di Papua, baru ada 3 wilayah yang sudah memiliki jaringan listrik yang memadai, yaitu Jayapura, Merauke dan Sentani. Sungguh ironis karena alasan hal tersebut belum terealisasikan adalah karena belum tersedia jaringan. Padahal saat PLN dipimpin oleh Dahlan Iskan, penyediaan jaringan listrik di Papua tergolong cepat dengan prosedur yang sederhana pula. Namun setelah beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai kepada PLN, kinerja PLN pun kembali lagi seperti dahulu kala, berbelit – belit, sulit dan lama.

Untungnya persoalan infrastruktur sedikit terbantu dengan keterlibatan BPD Papua. PT BTN (persero) Tbk memberikan KPR kepada masyarakat yang ingin membeli rumah di Papua. Sayang cabang – cabang BTN di Papua dan Papua Barat hanya ada dua, yaitu di Jayapura dan Manokrawi.

Sedangkan untuk BPD hanya ada 20 cabang yang tersebar di seluruh Pulau Papua ini. Sebenarnya banyak pekerja sektor non-formal di Papua yang mampu mengangsur kredit KPR, hanya saja kebijakan Bank Indonesia belum bisa mencover pekerja sektor non-formal tersebut.

Pada tahun 2016, DPR REI Papua menargetkan untuk membangun sekitar 4000 unit rumah bersubsidi dan 1000 unit rumah non-subsidi. Namun, karena rendahnya pencairan di daerah Papua, 1000 unit rumah pun terancam ditarik dari BPD. REI Papua menghadapi 3 kendala dalam pembangunan perumahan tersebut.

Yang pertama telah disebutkan sebelumnya yaitu listrik. Hampir di seluruh kota dan kabupaten di Papua mengalami defisit listrik. Akibatnya banyak rumah terbangun yang belum dipasangi meteran dan tidak bisa dialiri listrik.Tentu saja hal tersebut mempengaruhi realisasi okupansi dari rumah – rumah yang sudah terbangun.

Kendala berikutnya adalah regulasi yang tidak sesuai antara di tubuh pemerintah daerah (pemda) dengan pemerintah pusat. Contohnya, masih ada pemda yang tidak mengerti mengenai proyek sejuta rumah tersebut, yang seharusnya tidak ada pungutan apapapun pada perizinan, tetapi pada praktek lapangannya masih ada saja yang meminta pungutan. Padahal sudah ada Permen PUPR nomor 25 yang mengamanatkan pembangunan rumah subsidi itu tidak dipungut biaya pada semua perizinan. Yang terakhir adalah kendala lahan yang kerap diklaim sebagai tanah adat walaupun misalnya pihak REI Papua sudah memegang sertifikat atas lahan tersebut.

Sebenarnya daya beli masyarakat Papua akan rumah itu sudah bagus, karena mereka yang menyewa rumah pun biasa membayar uang sewa sebesar 1,5jt perbulannya dan cicilan rumah bersubsidi di Papua saat ini hanya sebesar Rp 1,2 jt per bulannya. Tetapi, regulasilah yang menyebabkan munculnya berbagai kendala. Prospek bisnis properti di Papua pun bagus hanya saja pertumbuhannya tidak secepat di Jawa.

Sudah siap berinvestasi?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *