Selamat Datang di Website Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua

Seminar Kebijakan Fiskal 2015 dan Perkembangan Ekonomi Terkini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara

Medan, djpbn.kemenkeu.go.id - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal serta Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyelenggarakan Seminar Kebijakan Fiskal 2015 dan Perkembangan Ekonomi Terkini (30/07)

bertemakan “Mewujudkan Sumatera Utara Yang Berdaya Saing dan Sejahtera”. Peserta seminar kurang lebih 250 peserta yang berasal dari kalangan pemda perwakilan perbankan, SKPD serta akademisi.

Salah satu tujuan seminar ini adalah penyampaian current issu terkait pengelolaan keuangan negara serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dari beberapa narasumber yang berasal dari Kanwil DJPB, BKF, DJPK dan ekonom kementerian keuangan. "Seminar ini dapat menjadi sarana berkomunikasi dan bersinergi dalam mendukung proses pembangunan nasional dalam suatu sistem pengeloaan fiskal yang suitanable serta dapat menambah informasi dan wawasan peserta terkait dengan kebijakan fiskal dan informasi terkini baik nasional maupun internasional" kata Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana saat memberikan sambutan.

Dalam keynote speech-nya, Staff ahli bidang ekonomi yang mewakili Gubernur Sumatera utara menyampaikan pertumbuhan perekonomian Sumatera Utara yang melambat menunjukkan adanya suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Penambahan dana APBN/ APBD untuk Sumatera utara ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan beberapa indikator makro. Permasalahan infrastruktur menyebabkan kurang kompetitifnya posisi sumatera utara dalam percaturan lokal maupun global.

Seminar yang dimoderatori oleh Ketua ISEI Medan, Prof. Ramli, menampilkan lima pembicara, yaitu Mirza Effendi (Kakanwil Sumatera Utara), Abdurrahman dan Parjiono (BKF), Nugroho Imam Santoso (BKF) dan Wahyu Ario Utomo (Ekonom Kementerian Keuangan Wilayah Sumatera Utara). Kakanwil Sumatera Utara menyampaikan bahwa pola penyerapan anggaran setiap tahun yang tidak proporsional sepanjang tahun berpotensi menimbulkan beberapa masalah, antara lain : pertumbuhan ekonomi yang rendah, kurang berfungsinya multiplier effect, manajemen kas yang tidak baik. Ketiga masalah tersebut sangat berpengaruh pada tingkat inflasi yang tentunya berlanjut pada kualitas pekerjaan serta potensi masalah hukum.

Paparan Abdurohman berfokus pada ketidakpastian perekonomian global yang membawa pengaruh pada perekonomian lokal, ketidakpastian kebijakan moneter di beberapa negara dan prospek perdagangan dengan Tiongkok. Dari sisi fiskal, ketidakpastian tersebut akan berpengaruh pada indikator-indikator makro ekonomi yang digunakan sebagai asumsi APBN. Beberapa langkah antisipasi sudah diambil oleh pemerintah antara lain pembebasan PPn-BM beberapa produk dan kenaikan besaran PTKP.

Adanya intruksi bagi kementerian/ lembaga untuk mengalihkan dana bagi program-program yang telah menjadi urusan daerah dan dimasukkan ke dalam DAK merupakan salah satu point yang disampaikan narasumber berikutnya, Nugroho Imam Santoso. Dengan demikian diharapkan daerah mempunyai ruang fiskal yang lebih. Disampaikan disampaikan juga menyampaikan paparan mengenai pengalokasian dana desa yang awalnya menimbulkan gap antar daerah. Ekonom kementerian keuangan wilayah Sumatera Utara menyampaikan kondisi perekonomian Sumatera Utara dan gambarannya ke depan. Kontribusinya sumatera utara bagi PDB nasional adalah peringkat tujuh, sebesar 4-5% dari PDB nasional, menunjukkan bahwa Sumatera Utara mempunyai peranan yang tidak bisa dianggap remeh. Pelaksanaan pilkada serentak pada tahun ini juga diprediksi akan menyebabkan kekosongan kepemimpinan yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah.

Kebutuhan pendanaan yang besar untuk infrastruktur menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan. Narasumber terakhir menyampaikan mengenai sumber pembiayaan alternatif dari The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). AIIB adalah bank pembangunan multilateral yang dirancang untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur di Asia baik kepada institusi pemerintah maupun swasta. Setelah selesai acara seminar, diadakan forum diskusi internal dengan seluruh pejabat eselon 2 dan eselon 3 pada Kementerian Keuangan.

Oleh : Kontributor Kanwil Prov. Sumatera Utara