Selamat Datang di Website Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua

Delapan Rekomendasi untuk Pemerintah Dalam Rangka Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara dan Peningkatan Kualitas LKPP

Jakarta, djpbn.kemenkeu.go.id - Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR RI (31/08) menegaskan delapan Rekomendasi dan Kesepakatan yang dihasilkan dari Pembahasan/Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 (RUU P2 APBN TA 2014).

 

“Pemerintah akan memperhatikan dengan seksama dan berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan dan rekomendasi Panja yang telah dituangkan dalam draft RUU P2 APBN terkait dengan perbaikan pengelolaan keuangan Negara dan peningkatan kualitas LKPP”, tegas Menteri Keuangan Bambang P.S Brojonegoro mewakili pemerintah dalam Pembicaraan Tingkat I mengenai RUU P2 APBN TA 2014.

Panja Perumus Kesimpulan dari Pemerintah dipimpin oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono memberikan rekomendasi dalam delapan kesepakatan. Delapan kesepakatan dan rekomendasi itu meliputi; (1) Pemerintah agar meningkatkan kualitas laporan keuangan; (2) Pemerintah agar menindaklanjuti rekomendasi BPK yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; (3) Pemerintah agar melakukan monitoring penyerapan anggaran secara maksimal; (4) Pemerintah agar melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan; (5) Pemerintah agar melaksanakan akuntansi berbasis akrual dan melaksanakan pembinaan secara intensif pada seluruh instansi Pemerintah Pusat; (6) Pemerintah agar menerapkan dan menyusun statistik keuangan pemerintah (Government Finance Statistics) yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah konsolidasi fiskal dan statistik. (7) Pemerintah agar menyebarluaskan informasi LKPP kepada masyarakat; dan (8) Pemerintah agar mengambil langkah-langkah yang terstruktur dalam rangka menyajikan informasi Sumber Daya Alam (SDA).

Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR RI ini menandakan telah selesainya Pembicaraan Tingkat I tentang RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2014. Sebelumnya pada Sidang Paripurna DPR RI tanggal 25 Juni 2015, Menteri Keuangan mewakili Pemerintah telah menyampaikan Keterangan Pemerintah mengenai RUU P2 APBN TA 2014. Satu September nanti akan dilaksanakan Sidang Paripurna DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan RUU P2 APBN TA 2014 menjadi Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014.

Ditjen Perbendaharaan menjadi unit Eselon I yang bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Bersama dengan seluruh unit Eselon I lain Lingkup Kementerian Keuangan dan seluruh Kementerian Negara/Lembaga bersinergi untuk melaksanakan rekomendasi yang tertuang pada RUU P2 APBN TA 2014.

Harapan dan dukungan dari DPR RI kepada Pemerintah tentunya akan menjadi bagian kontribusi aktif dari DPR RI sebagai representasi rakyat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan demikian amanat konstitusi yang diberikan rakyat Indonesia kepada Pemerintah dan DPR RI dapat dijalankan dengan baik.

Oleh : Mauritz CRM, Kontributor Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan .